Ketapang – Mulia Kerta , 23 Juli 2025 – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos, melanjutkan kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025 di daerah pemilihan Ketapang 7. Pada hari kedua, kegiatan berlangsung di Kelurahan Mulia Kerta, tepatnya di kediaman warga RT 13 yang juga dihadiri oleh Lurah Mulia Kerta, Uti Sukanda, serta sejumlah tokoh masyarakat, pemuka masyarakat setempat.
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya permintaan bantuan untuk rehabilitasi surau yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan mereka.
“Segala aspirasi kami tampung dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujar H. Achmad Sholeh dalam sambutannya. Ia menjelaskan bahwa pengajuan bantuan seperti hibah dapat diajukan melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) setelah didaftarkan secara resmi. “Setelah diajukan, baru akan kami tindak lanjuti dan laporkan kembali,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara masyarakat dan perangkat kelurahan dalam menyusun usulan prioritas. “Semua usulan bisa dijalankan jika sesuai dengan kuota dan prioritas anggaran. Kami, anggota DPRD, memang diberi alokasi per desa atau kelurahan, tapi tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan dalam waktu dekat,” jelasnya.
Reses kedua di Kelurahan Mulia Kerta ini juga menjadi ajang diskusi terbuka mengenai pentingnya menentukan satu prioritas utama dari kelurahan untuk diperjuangkan. “Kami menyarankan agar kelurahan menentukan satu usulan prioritas yang paling mendesak. Karena kalau diajukan tahun ini, kemungkinan besar realisasinya baru bisa terlaksana pada 2027,” katanya.
Ketua RT yang menjadi tuan rumah reses kedua mengapresiasi kehadiran Ketua DPRD secara langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, banyak permasalahan di desa yang perlu perhatian serius, dan momentum reses menjadi saat yang tepat untuk menyampaikannya.
Melalui reses ini, Ketua DPRD berharap terjadi komunikasi dua arah yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat, agar pembangunan di daerah bisa lebih tepat sasaran dan merata.
Humas DPRD Ketapang