Ketapang Senin 13 Juli 2026 – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos. menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Kelangkaan BBM Bersubsidi yang dipimpin Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. di Kantor Bupati Ketapang.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Jamhuri Amir, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, pengelola SPBU, serta perangkat daerah terkait. Pertemuan dilaksanakan untuk membahas kondisi antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang serta langkah-langkah penanganannya.
Dalam rapat, Bupati Ketapang menyampaikan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya stok nasional, melainkan akibat gangguan distribusi melalui jalur transportasi laut. Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menyebabkan pasokan ke Kabupaten Ketapang tidak tiba sesuai jadwal.
Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pendistribusian stok BBM yang tersedia ke seluruh SPBU dan meningkatkan koordinasi agar pengiriman berikutnya berjalan sesuai jadwal. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang H. Achmad Sholeh menyampaikan bahwa DPRD menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM dalam beberapa hari terakhir. DPRD mendorong agar informasi mengenai kondisi distribusi BBM disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, DPRD Kabupaten Ketapang juga mengusulkan evaluasi terhadap kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang. Menurutnya, meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah kendaraan perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian kuota BBM.
DPRD juga mendorong pembangunan SPBU baru di sejumlah wilayah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung penyusunan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran, termasuk bagi petani dan nelayan.
Rapat koordinasi tersebut menyepakati pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang, DPRD Kabupaten Ketapang, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik
Humas DPRD Ketapang