Pontianak, – Kamis, 9 Januari 2025, menjadi momen penting bagi pemerintahan Kabupaten Ketapang. Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Uti Muliadi, mewakili Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini digelar di Kantor BPK Perwakilan Kalbar, sebagai bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Bupati Ketapang, Farhan, S.E., M.Si., yang turut mendukung proses pemeriksaan ini. Selain itu, Ketua DPRD dan Bupati/Wakil Bupati se-Provinsi Kalimantan Barat hadir untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Uti Muliadi, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih baik. Ia menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Ketapang.
“Saya berharap laporan hasil pemeriksaan ini menjadi acuan bagi kami semua untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Ketapang,” ujar Uti Muliadi.
Wakil Bupati Ketapang, Farhan, S.E., M.Si., dalam kesempatan tersebut, juga menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya pemeriksaan keuangan ini. Ia berharap hasil pemeriksaan ini dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan mendukung kebijakan pembangunan yang lebih baik.
Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini berlangsung dengan lancar dan penuh harapan. Semoga laporan yang diserahkan oleh BPK dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan mendukung percepatan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Ketapang serta seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
*****HumasDPRDKetapang****