Terkait Wacana penurunan Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Ketua DPRD Ketapang Terima Kunjungan Kerja Dari Perwakilan Tenaga Kesehatan RSUD dr. Agoesdjam Ketapang

Ketapang, 24 Februari 2025 – Terkait wacana penurunan Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan RSUD dr Agoesdjam Ketapang , Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh ST, M.Sos, menerima kunjungan kerja dari perwakilan Komite Medik yang diwakili oleh dr. Simon Yosonegoro Liem, Sp.MK, dr Hendra, Sp.GK, dan dr.Sigit selaku Kepala Instalasi Unit Gawat Darurat, Komite Keperawatan yang diwakili Eko Joko, S.Kep, Ns., dan Komite Nakes Lain RSUD dr. Agoesdjam Ketapang yang diwakili apt. Dini Rahma Satuti, M.Sc. Dalam pertemuan tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan kekhawatiran serius atas wacana tersebut, yang dianggap akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan motivasi tenaga medis dan kesehatan.
dr. Simon Yosonegoro Liem, Sp. MK, bersama dr. Hendra, Sp. GK dan staf lainnya, menegaskan pentingnya mempertahankan tukin, mengingat beban kerja para tenaga medis yang semakin berat. Mereka meminta Ketua DPRD untuk meninjau ulang wacana penurunan tukin yang dinilai sangat vital bagi kesejahteraan mereka.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Achmad Sholeh, ST, M.Sos menyatakan keseriusannya untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Beliau menyebutkan bahwa pihaknya akan segera meminta kejelasan kepada pemerintah mengenai wacana penurunan tukin tersebut. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya menyangkut kebijakan daerah, namun juga berkaitan dengan regulasi dan kebijakan nasional yang perlu diperjelas.
“Masalah ini perlu segera ditindaklanjuti, terutama untuk mendapatkan kejelasan dari pemerintah mengenai kebijakan terkait tukin bagi tenaga medis. Kami akan berusaha agar aspirasi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan RSUD dr Agoesdjam Ketapang dapat di dengar dan diperhatikan secara serius,” ujar Achmad Sholeh, ST, M.Sos.
Ketua DPRD juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mencari solusi yang terbaik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan tenaga medis, yang telah memberikan dedikasi besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Ketapang.
Diskusi ini diharapkan akan membuka jalan bagi penanganan yang lebih jelas dan adil terkait masalah tunjangan kinerja bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan di Ketapang tetap terjaga kualitasnya tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan.