Pontianak, 15 Februari 2025 – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat di Aula BPK Kalbar, Pontianak. Acara ini dihadiri oleh bupati dan wakil bupati dari seluruh kabupaten/kota, serta ketua DPRD se-Kalimantan Barat. Pj Gubernur Kalbar, Dr. Harisson, M.Kes., dan Pj Sekda Ketapang, Dedy Sophiardi, S.STP., juga turut hadir dalam acara tersebut. Momentum ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pengawasan keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Achmad Sholeh menyampaikan ucapan selamat kepada kepala BPK Kalbar yang baru, Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA.
“Saya mengucapkan selamat kepada Kepala BPK Kalbar yang baru. Selamat dan sukses atas pelantikan Ibu Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas dedikasi serta pengabdian Bapak Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP selaku Kepala BPK Perwakilan Kalbar. Selamat mengemban tugas dan amanah yang baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah,”ujar Achmad Sholeh.
Pergantian kepemimpinan di BPK Kalbar ini memiliki dampak besar bagi masyarakat, terutama dalam hal transparansi anggaran. Dengan pengawasan yang lebih baik, diharapkan dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Bagi masyarakat Kabupaten Ketapang, kehadiran DPRD dalam agenda seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal penggunaan anggaran. Masyarakat bisa lebih percaya bahwa uang pajak dan dana publik yang dikelola pemerintah diawasi dengan baik, sehingga program pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Dengan kepemimpinan baru di BPK Kalbar, diharapkan sinergi antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah semakin kuat. Ini bukan hanya tentang laporan keuangan, tetapi juga tentang bagaimana setiap kebijakan anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, masyarakat Ketapang dan Kalimantan Barat diharapkan terus aktif dalam mengawal kebijakan publik. Transparansi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana daerah dikelola.
Humas DPRD