Pontianak, Rabu, 8 Januari 2025 — Dalam rangka mengatasi masalah abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Kabupaten Ketapang, Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang menggelar koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas upaya penanggulangan abrasi yang berdampak langsung pada lingkungan dan perekonomian masyarakat, terutama yang bermukim di daerah pesisir.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Riyan Heryanto, bersama Wakil Ketua Nasdiansyah, serta anggota lainnya seperti Julpan Teruna, Edi Anjoyo, Uti Mulyadi, Hasim, dan Lukman. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Ketapang juga turut hadir dalam kesempatan ini untuk menyelaraskan pembahasan terkait dampak abrasi terhadap sektor pariwisata yang menjadi potensi besar bagi daerah tersebut.
Riyan Heryanto, Ketua Komisi IV, mengungkapkan pentingnya koordinasi ini untuk mencari solusi konkret terhadap permasalahan abrasi yang sudah terjadi di beberapa titik pantai di Ketapang. “Kondisi abrasi yang semakin parah ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada penghidupan masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha pariwisata. Kami ingin mencari langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang tepat,” jelasnya.
Nasdiansyah, Wakil Ketua Komisi IV, menambahkan bahwa ketahanan pesisir sangat penting dalam menjaga kestabilan lingkungan dan perekonomian daerah. “Selain dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir, abrasi juga mengancam potensi pariwisata yang ada di Ketapang, seperti pantai yang menjadi salah satu daya tarik utama. Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak dapat menghasilkan solusi jangka panjang,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ketapang menyatakan bahwa abrasi pantai juga mempengaruhi daya tarik wisata alam yang menjadi salah satu unggulan Kabupaten Ketapang. “Kami berharap langkah-langkah mitigasi yang diambil tidak hanya mengatasi abrasi, tetapi juga dapat mempertahankan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah pesisir,” kata salah satu perwakilan dinas tersebut.
Dalam koordinasi ini, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak menyampaikan bahwa mereka siap mendukung penuh upaya penanggulangan abrasi dengan berbagai program teknis, seperti pembangunan struktur pemecah gelombang dan rekayasa pesisir. Balai tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
Bagi masyarakat Ketapang, ini adalah langkah positif yang diharapkan dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pendanaan dan implementasi program secara tepat waktu. Koordinasi ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut dan langkah konkret dalam upaya bersama menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir Kabupaten Ketapang.