Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Pertanggungjawaban APBD 2022

Ketapang:HumproDPRD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang Gelar Rapat Paripurna dalam ” Penyampaian Pidato Bupati Ketapang terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2022″ Selasa, (06/06/2023)

Rapat berlangsung di ruang Rapat Utama DPRD Ketapang, dipimpin oleh Ketua DPRD Ketapang M Febriadi, S.Sos.,M.Si, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang H. Suprapto, S.Pd.,MM, H Mathoji, SE turut hadir Bupati Ketapang yang diwakili Sekda Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP, M. Si., para staf akhli bupati, Anggota DPRD Ketapang, Sekwan DPRD Ketapang, dan Kepala OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

Ketua DPRD Ketapang M Febriadi, S.Sos.,M.Si, mengatakan agenda Rapat Paripurna ini adalah Penyampaian Pidato Pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten KetapangTahun Anggaran 2022 oleh Bupati Ketapang.

“Tahapan ini sudah sesuai dengan mekanisme, dimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPK dasarnya sudah kita terima dan pada LHP BPK tahun ini Kabupaten Ketapang mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sembilan kali secara berturut-turut,” ungkap Ketua DPRD Ketapang M Febriadi.

Ketua DPRD Ketapang M Febriadi, juga mengatakan jika sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam peraturan perundang-undangan pemerintah, kalau WTP DPRD tidak perlu membentuk panitia khusus atau panitia kerja untuk membahas tentang LHP tersebut, tapi langsung mengagendakan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2022.

“Sehingga Laporan Pertanggungjawaban ini akan segera kita bahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, yang mana didalam Raperda juga telah dibahas dan segera ditindaklanjuti dan akan kita sampaikan kepada Tim Eksekutif,” terangnya.

Selesai menyampaian Pidato, Sekda Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP, M. Si.; menyerahkan Naskah Pidato dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 beserta Dokumen lainnya kepada Pimpinan DPRD yang diterima Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, didamping Wakil Ketua DPRD H. Suprapto,S.Pd.,MM, H. Mathoji, SE.

Pidato Bupati Ketapang yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP, M. Si.;

a) Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat tuhan yang maha esa, karena atas karunia-nya pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan yaitu rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022.

b) Sebelum penyampaian isi pidato rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ketapang untuk hal-hal sebagai berikut :

1) Mari kita sukseskan gawai Akbar Napak Tilas yang akan dimulai pada tanggal 23 Oktober 2023 dan berakhir 28 Oktober 2023 yang merupakan kilas balik atau menelusuri kembali sejarah sebagai upaya mengingat perjuangan para pejuang dan mengenalkan budaya serta dalam rangka akselerasi pembangunan Kabupaten Ketapang.

2) Saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ketapang, agar selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Mari bersama-sama kita mencegah kebakaran hutan diwilayah Kabupaten Ketapang dengan menghindari membakar hutan dan lahan demi kepentingan kita bersama.

3) Bagi calon jamaah haji yang akan segera menunaikan ibadah haji pada tanggal 19 Juni 2023, saya mengucapkan selamat atas keberangkatannya ke tanah suci, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji dan kembali ketanah air dengan menjadi haji yang mabrur.

4) Saya menghimbau dengan semakin dekatnya pesta demokrasi, mari kita sukseskan pemilihan umum tahun 2024 dengan menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman diwilayah Kabupaten Ketapang. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2022 merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Ketapang. Hal ini sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan ketentuan pasal 320 ayat (1) undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. ketua, wakil ketua dan anggota DPRD yang saya hormati, sehubungan dengan hal tersebut, perlu saya sampaikan pada forum sidang yang terhormat ini bahwa berdasarkan laporan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2022, yang disampaikan oleh kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada pemerintah Kabupaten Ketapang pada hari selasa, 9 mei tahun 2023 di kantor BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut telah diperoleh yang ke-9 kalinya, hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ketapang telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik yang merupakan hasil kerja keras kita bersama, baik pemerintah daerah dan jajarannya serta dprd kabupaten ketapang. semoga prestasi ini akan tetap dapat kita pertahankan ditahun-tahun berikutnya .

Selain pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022, bpk ri juga melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2022. Hasil pemeriksaan tersebut, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Untuk segera ditindaklanjuti guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten ketapang pada tahun berikutnya. hadirin yang saya hormat, sebagaimana halnya dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd telah didasarkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022.

5) Realisasi APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut: jumlah realisasi pendapatan adalah sebesar rp 2.337.966.602.208,64 (dua triliun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu dua ratus delapan rupiah enam puluh empat sen) atau 106,16 persen dari target pendapatan setelah perubahan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 2.202.222.037.855,00 (dua triliun dua ratus dua milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupah. realisasi tersebut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 225.476.782.345,81 (dua ratus dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh satu sen), pendapatan transfer sebesar Rp 2.108.894.965.582.83 (dua triliun seratus delapan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen ), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 3.594.854.280,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah). sedangkan realisasi belanja dan transfer apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 2.366.359.901.597,32 (dua triliun tiga ratus enam puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu lima .

5) Ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) atau 89,67 persen dari target anggaran belanja dan transfer setelah perubahan APBD Kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 yaitu sebesar rp 2.639.067.042.300,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh tujuh juta emapat puluh dua ribu tiga ratus rupiah). realisasi belanja dan transfer tersebut berasal dari belanja operasi sebesar rp 1.441.013.560.324,97 (satu triliun empat ratus empat puluh satu milyar tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen), belanja modal sebesar rp 544.848.644.963,00 (lima ratus empat puluh empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), belanja tidak terduga sebesar rp 2.944.413.840,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah). adapun belanja transfer sebesar rp 377.553.282.469,35 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen) terdiri dari transfer bagi hasil ke desa sebesar rp12.855.434.869,35 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen),

6) Transfer bantuan keuangan sebesar rp364.697.847.600,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer tersebut, pemerintah kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 mencatat defisit anggaran sebesar rp 28.393.299.388,68 (dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh delapan sen), sementara pembiayaan neto yaitu sebesar rp 443.345.106.329,80 (empat ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen), sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun anggaran 2022 yaitu sebesar rp 414.951.806.941,20 (empat ratus empat belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh sen). sementara saldo anggaran akhir lebih (sal) tahun anggaran 2022 tercatat sebesar rp 414.951.806.941,20 (empat ratus empat belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh sen) pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 merupakan penjelasan atas semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda) tahun anggaran 2022, dengan demikian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 ini adalah merupakan gambaran tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2022. ini berarti pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban peraturan perundangundangan yang berlaku, sekaligus merupakan tahap evaluasi akhir secara tuntas atas pelaksanaan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022. uraian secara rinci atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah pada tahun anggaran 2022, dapat dilihat pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022. pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, demikian penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022. selanjutnya, melalui pimpinan dprd saya serahkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 beserta lampirannya sebagai bahan kajian dan pembahasan bersama pada sidang-sidang berikutnya.

7) Saya berharap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten ketapang tahun anggaran 2022 dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. semoga dengan dukungan dan kerjasama pimpinan serta seluruh anggota dprd yang terhormat, kita dapat mewujudkan kabupaten ketapang yang maju dan sejahtera.**(ms.my.rz).