Ketapang, 25 Agustus 2025 – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos, bersama Wakil Ketua Mateus Yudi, SE., M.Si, memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ketapang Repalianto, S.Sos., M.Si, Asisten Bidang Administrasi Umum Devy Harinda, S.STP., ME, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir pula Dinas Pendidikan yang dipimpin Dr. H. Ucup Supriatna, S.Pd., M.Pd, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dipimpin Junaidi Firawan, S.Sos., ME.
Selain itu, hadir anggota Banggar DPRD Ketapang, yaitu Gusmani, SE., SM., Polonius Polo, S.H., Kurniawan, SH., Elisabet, S.IP., Erpuat, Akim, S.IP., Irawan, S.SP., M. Eri Setyawan, S.Sos., M.A.P.,Yang Kim, S.pd.,M.M.Pd., Rion Sardi, Julvan Teruna,S.H., Nasdiansyah, S.E.,M.E., dan M. Puadi, S.Si.
Dalam rapat, Dinas Pendidikan menyampaikan sejumlah prioritas utama, di antaranya:
Pembangunan ruang kelas baru SDN 29 Simpang Hulu.
Pembangunan SDN 1 Jelai Hulu yang terdampak proyek perluasan jembatan Jelai.
Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada masalah anak tidak sekolah yang jumlahnya masih tinggi di Kabupaten Ketapang. Persoalan ini menjadi fokus serius pemerintah daerah dalam APBD Perubahan 2025.
Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memaparkan beberapa program prioritas, yakni:
Dukungan terhadap MTQ ke-33 Kapuas Hulu, termasuk keikutsertaan pawai taaruf dan pameran.
Partisipasi Kabupaten Ketapang pada Pekan Kebudayaan Daerah di Singkawang, salah satunya lomba Barongsai.
Pembangunan rumah adat serta peningkatan fasilitas pendukung kegiatan seni dan budaya.
Ketua DPRD, H. Achmad Sholeh, menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran agar program yang disahkan dapat terlaksana tepat waktu.
“APBD disahkan tahun sebelumnya, tetapi penyerapan anggaran selalu terlambat. Pembangunan yang sangat dibutuhkan harus segera terlaksana, bukan menunggu akhir tahun. Apa yang sudah disahkan harus dijalankan secara konsisten,” tegasnya.
Beliau juga menyoroti rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dengan mempertanyakan apakah pendanaannya bersumber dari APBD atau APBN.
Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mateus Yudi, SE., M.Si, dalam kesempatan tersebut mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada pengembangan potensi wisata lokal di Kabupaten Ketapang.
“Ketapang memiliki banyak destinasi wisata alam, budaya, dan bahari yang belum tergarap maksimal. Melalui APBD Perubahan ini, kita berharap ada alokasi anggaran yang lebih jelas dan terarah untuk pengembangan wisata daerah, baik dari sisi infrastruktur maupun promosi,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan fasilitas wisata akan memberikan dampak ganda, yakni menarik wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
Sejumlah anggota Banggar menyampaikan pandangan kritis, di antaranya:
Pentingnya konsistensi pelaksanaan APBD, khususnya pembangunan SDN 29 Simpang Hulu.
Sorotan terhadap kurangnya perhatian pada rumah guru, meubelair, seragam, evaluasi guru, perpustakaan di pedalaman, hingga distribusi guru P3K.
Penegasan agar masalah 17.577 anak tidak sekolah menjadi fokus utama.
Imbauan agar perencanaan anggaran menghasilkan program nyata tanpa meninggalkan SILPA berlebihan.
Sorotan pada kondisi pendidikan di pedalaman, termasuk SDN Sedau yang masih memprihatinkan.
Untuk pariwisata, anggota DPRD mempertanyakan prosedur pembangunan rumah adat agar proyek sesuai aturan.
Melalui rapat ini, DPRD Ketapang menegaskan komitmennya mendorong percepatan realisasi anggaran, terutama di sektor pendidikan dan pariwisata yang berdampak langsung pada masyarakat.
DPRD berharap OPD terkait dapat merealisasikan program tanpa menunggu akhir tahun, sehingga APBD Perubahan 2025 benar-benar mampu menjawab kebutuhan mendesak daerah, meningkatkan mutu pendidikan, serta mendorong pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Ketapang.
Humas DPRD Ketapang