Ketapang – Rabu (04/09/2025) Setelah aksi damai yang digelar mahasiswa, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos., menerima perwakilan mahasiswa di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat demokrasi di Ketapang berjalan sehat, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai musyawarah.
Mahasiswa yang hadir berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ketapang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Ketapang/Politap, serta BEM Al-Haudl. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyerahkan 10 poin tuntutan aksi yang sebelumnya disampaikan dalam demonstrasi damai pada 1 September 2025.
Adapun poin tuntutan mahasiswa meliputi:
DPR agar lebih humanis dalam merespons kritik masyarakat.
DPR tidak berfoya-foya dengan fasilitas negara sementara rakyat masih kesulitan.
DPRD Ketapang mendorong pemerintah pusat untuk menolak RUU Penyiaran yang dinilai bermasalah.
Percepatan fungsi DPRD Ketapang.
Pemerintah daerah agar memperhatikan infrastruktur jembatan, pendidikan, dan kesehatan.
Evaluasi penggunaan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD agar sesuai ketentuan.
Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang berdampak terhadap peningkatan IPM di Ketapang.
Mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan mengembalikan aset gedung kepemudaan.
DPRD mendorong rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait reforma agraria dan legalisasi pertambangan rakyat.
Mendorong pemerataan kesempatan kerja dengan melibatkan tenaga kerja lokal di sektor perusahaan.
Ketua DPRD menyambut baik dialog ini sebagai langkah lanjutan setelah aksi, dengan menegaskan bahwa suara mahasiswa adalah bagian penting dalam proses pembangunan.
“Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa kemarin adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa dan daerah. Hari ini kita duduk bersama, bukan untuk berseberangan, tetapi untuk merumuskan langkah terbaik demi kebaikan Kabupaten Ketapang,” ungkap H. Achmad Sholeh.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan apresiasi atas keterbukaan DPRD. “Kami merasa dihargai karena suara mahasiswa didengar langsung oleh pimpinan DPRD. Harapannya, masukan yang kami sampaikan bisa ditindaklanjuti demi kemajuan bersama,” ujarnya.
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga persatuan, menghadirkan stabilitas, serta mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Dengan demikian, dinamika pasca-aksi justru memperlihatkan bahwa demokrasi di Ketapang tumbuh dewasa, menghormati perbedaan, sekaligus mengedepankan kebersamaan demi masa depan yang lebih baik.
Humas DPRD Ketapang