Ketapang, Humas DPRD — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ketapang dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Senin pagi (07/07/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Ketapang, Syaidianur, S.Pd., M.Pd., dan dihadiri oleh Anggota Banggar sekaligus Anggota DPRD Ketapang, di antaranya Polonius Polo, S.H., Kurniawan, S.H., Erpuat, M. Eri Setyawan, S.Sos., M.A.P., Rion Sardi, Julvan Teruna, S.H., Nasdiansyah, S.E., M.E., dan M. Puadi, S. Si. Turut hadir pula para pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M. Si., bersama jajaran TAPD, di antaranya Kepala BPKAD, Donatus Franseda, A.P., M.M., Kepala Bapenda, Drs. P. Devie Frantito, M.M., Kepala Bappeda, Harto, S.E., M. Si., serta para asisten Sekda yaitu Drs. Heryandi (Bidang Pemerintahan dan Kesra), Syamsul Islami, S.IP., M.T. (Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan), dan Devy Harinda, S.STP., M.E. (Bidang Administrasi Umum).
Rapat kerja ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, di mana dokumen KUA dan PPAS menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembiayaan pembangunan daerah.
Dalam pembukaannya, Syaidianur menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS Perubahan harus dilakukan secara cermat dan transparan, dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat, efisiensi belanja daerah, serta kesinambungan program pembangunan.
Diskusi antara Banggar dan TAPD berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan klarifikasi, baik terkait proyeksi pendapatan, belanja prioritas, maupun rencana pergeseran anggaran sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.
(TimHumasDPRD)