Ketapang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pertamina, Hiswana Migas, pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), untuk membahas persoalan antrean panjang dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Ketapang pada Senin pagi (3/8/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, didampingi Wakil Ketua DPRD Mateus Yudi, S.E., M.Si. dan H. Mathoji.
Forum tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD lintas komisi, unsur Forkopimda, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak Pertamina, Hiswana Migas, serta pengelola SPBU yang beroperasi di Kabupaten Ketapang.
Rapat Dengar Pendapat Umum ini digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang masih sering terjadi. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat serta berpotensi menghambat kelancaran distribusi dan pelayanan kebutuhan energi di Kabupaten Ketapang.
Melalui forum ini, DPRD meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait mengenai kondisi pasokan BBM, mulai dari mekanisme distribusi, pasokan BBM, hingga sistem pelayanan di SPBU. Seluruh pihak yang hadir diminta menyampaikan masukan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mengurangi antrean serta meningkatkan efektivitas penyaluran BBM di Kabupaten Ketapang.
DPRD Kabupaten Ketapang berharap melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, pengelola SPBU, melalui rapat koordinasi ini dapat dihasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan sehingga distribusi BBM menjadi lebih tertib, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, dan antrean panjang di SPBU dapat diminimalisir.
Hasil dari rapat koordinasi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama sebagai dasar penyusunan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki sistem penyaluran BBM di Kabupaten Ketapang.
Humas DPRD Ketapang