KETAPANG, 27 Februari 2026 – DPRD Ketapang menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Ketapang di ruang kerja Ketua DPRD. Pertemuan tersebut membahas dua isu utama, yakni optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri serta penguatan gerakan anti-narkoba di kalangan generasi muda.
Audiensi dipimpin Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, didampingi Ketua Komisi III Mia Gayatri dan Sekretaris Komisi III M Puadi. Sejumlah perwakilan mahasiswa hadir menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam penyampaiannya, mahasiswa menilai besarnya potensi sumber daya alam Ketapang—khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan—belum sepenuhnya diimbangi dengan keterlibatan tenaga kerja lokal secara optimal.
Sebagai institusi pendidikan vokasi, Politeknik Negeri Ketapang disebut telah merancang kurikulum berbasis kebutuhan industri. Namun, berdasarkan pengalaman praktik kerja lapangan (PKL) dan komunikasi dengan alumni, mahasiswa menilai masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan lulusan lokal dan peluang kerja di perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
“Kami ingin ada perhatian serius agar lulusan daerah yang kompeten mendapat ruang lebih besar untuk berkontribusi di tanah sendiri,” ujar salah satu perwakilan BEM.
Mahasiswa juga mendorong adanya penguatan kerja sama formal antara kampus dan perusahaan, termasuk dalam bentuk rekrutmen langsung, program magang terstruktur, serta peningkatan kuota beasiswa bagi putra-putri daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Achmad Sholeh menegaskan DPRD terbuka terhadap dialog dan kritik konstruktif dari mahasiswa. Ia menyebut DPRD sebagai “rumah rakyat” yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
“Silakan menyuarakan aspirasi. Namun harus berbasis data yang utuh dan disertai solusi. Kita ingin membangun Ketapang secara bersama,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar lulusan lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. DPRD, kata dia, selama ini telah mendorong perusahaan untuk memberikan prioritas bagi tenaga kerja lokal, termasuk melalui kebijakan kuota dan program beasiswa pendidikan.
Ketua Komisi III, Mia Gayatri, menambahkan bahwa salah satu tantangan di lapangan adalah sistem kualifikasi internal perusahaan yang mengikuti standar regional maupun nasional. Karena itu, diperlukan penyelarasan antara kebutuhan industri dan kurikulum pendidikan vokasi.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kampus perlu adaptif, perusahaan juga perlu membuka ruang,” ujarnya.
Selain membahas isu ketenagakerjaan, Ketua DPRD juga menyampaikan pesan khusus kepada mahasiswa agar lebih aktif menyuarakan gerakan anti-narkoba. Ia menilai ancaman narkotika saat ini semakin kompleks dan berpotensi menyasar generasi muda di daerah.
“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kampus bersih narkoba. Jangan sampai generasi muda Ketapang kehilangan masa depan karena narkotika,” kata Achmad Sholeh.
Ia mendorong BEM menginisiasi kegiatan konkret seperti seminar edukasi, kampanye sosial, diskusi publik, hingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Sekretaris Komisi III, M Puadi, turut mengajak mahasiswa membangun gerakan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti donor darah, edukasi kesehatan, dan kegiatan kepemudaan lainnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialog terbuka dan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi antara DPRD, kampus, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
DPRD menegaskan kesiapan menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak terkait guna mendorong kebijakan yang berpihak pada pembangunan sumber daya manusia lokal.
Pertemuan ini menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan generasi muda dari ancaman narkotika. Sinergi antara legislatif dan kalangan mahasiswa diharapkan menjadi langkah awal menuju Ketapang yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berintegritas.
Humas DPRD Ketapang