Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., melanjutkan agenda reses hari ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025 di Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Kegiatan reses digelar pada malam hari, setelah salat Isya, dengan suasana akrab di salah satu rumah warga, yang dipadati tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda, hingga ibu rumah tangga.
Suasana hangat penuh keterbukaan mengiringi jalannya dialog. Berbagai keluhan dan harapan disampaikan masyarakat, mulai dari infrastruktur rusak, masalah lingkungan, kebutuhan sosial ekonomi, hingga permintaan pemberdayaan perempuan.
Warga mengeluhkan parit-parit desa yang tersumbat, khususnya Parit Payak Berendam dimana para nelayan biasa beraktifitas disini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa perbaikan drainase seperti pengerukan dan normalisasi parit akan didorong agar menjadi prioritas dinas teknis.
Keluhan lain datang dari para nelayan yang mengaku hasil tangkapan menurun akibat dugaan pencemaran Sungai Pesaguan*. Ketua DPRD menyebut akan meminta Dinas Lingkungan Hidup segera turun untuk mengecek kondisi sungai dan menindak jika terbukti ada pelanggaran.
Soal infrastruktur, warga juga meminta perhatian terhadap kondisi Jalan Tanjungpura yang rusak, minimnya lampu jalan, serta abrasi pantai yang mengancam rumah-rumah di pesisir. Semua hal ini akan dibawa oleh Ketua DPRD ke forum resmi DPRD untuk diperjuangkan ke OPD terkait.
Dalam sesi dialog, petani menyuarakan kelangkaan pupuk subsidi dan mahalnya pupuk untuk perkebunan. Ketua DPRD menjelaskan bahwa pupuk pertanian memang sudah memiliki jalur subsidi dari pemerintah pusat. Namun, untuk pupuk sawit dan perkebunan lainnya, belum ada subsidi dari pusat.
“Untuk pupuk perkebunan, kita sudah buat program subsidi melalui APBD. Saat ini tinggal ditelaah apakah secara hukum diperbolehkan atau tidak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jika legalitasnya terpenuhi, subsidi pupuk perkebunan akan segera dijalankan oleh Pemda Ketapang, agar petani sawit tidak terus terbebani biaya tinggi.
Ketua DPRD juga kembali menyinggung program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo, di mana sudah diresmikan kemarin diDesa Sungai Awan Kiri Ketapang . Koperasi ini, jika berjalan efektif, akan menyediakan pupuk dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta membantu menampung hasil panen petani.
Warga juga menyoroti kurangnya lapangan kerja untuk ibu rumah tangga dan janda. Mereka mengusulkan pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil. Ketua DPRD menyambut positif dan menyatakan akan mendorong program pemberdayaan ekonomi perempuan di desa-desa.
Soal SD Negeri 14 Pesaguan Kanan, warga menyebut sekolah tersebut kerap kebanjiran jika hujan turun deras. Ketua DPRD langsung meminta agar pihak sekolah menyusun laporan rinci terkait kondisi dan kebutuhan, sehingga bisa disampaikan kepada dinas pendidikan maupun dinas teknis untuk langkah lebih lanjut.
Masalah sengketa lahan juga menjadi topik yang mencuat. Masyarakat berharap ada mediasi resmi dengan pihak-pihak terkait. Ketua DPRD berjanji akan memfasilitasi jika warga bersedia menyampaikan dokumen dan data pendukung.
Di sela reses, Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa dirinya baru saja mengikuti peluncuran program bantuan beras murah dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan TNI AD, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
“Ini bagian dari operasi pasar, beras murah untuk masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa segera dirasakan warga Pesaguan Kanan,” ungkapnya.
Menutup kegiatan, Ketua DPRD menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan dibawa ke rapat paripurna DPRD dan disampaikan kepada OPD untuk dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.
“Karena program 2026 sudah terkunci di RKPD, maka kita fokus perjuangkan agar semua usulan masuk di tahun berikutnya,” tegasnya.
Humas DPRD Ketapang