PONTIANAK Selasa, 31 Maret 2026 – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula BPK Kalbar tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Mateus Yudi, S.E., M.Si., hadir bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., hadir turut mendampingi, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Donatus Franseda, A.P., M.M., Inspektur Kabupaten Ketapang Junaidi Firrawan, S.Sos., M.E.
Penyerahan LHP ini dilaksanakan secara serentak kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebagai bagian dari agenda resmi BPK dalam menyampaikan hasil pemeriksaan.
Dalam prosesi tersebut, Wakil Ketua DPRD dan Bupati Ketapang secara langsung menerima dokumen LHP dari BPK Perwakilan Kalimantan Barat.
Setelah penyerahan dari BPK, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Bupati Ketapang turut menyerahkan dokumen LHP kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari mekanisme administrasi dan tindak lanjut pemeriksaan.
Selanjutnya, seluruh peserta kegiatan mengikuti dan mendengarkan sambutan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Usai kegiatan penyerahan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP, memberikan pengarahan kepada seluruh perwakilan kabupaten/kota menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Mateus Yudi menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan legislatif dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Penyerahan LHP BPK menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Humas DPRD Ketapang