Ketapang: HumproDPRD – Ketua DPRD Kab Ketapang M Febriadi., S.Sos.,M.Si, Menerima ketua BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kab Ketapang, Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, di ruang kerjanya untuk audiensi.Hadir dalam kegiatan tersebut. Ketua BPSK Kab.Ketapang Ibu Farmi Fitri., S.Psi. Wakil Ketua Ibu Tis Ariani,.SH. Anggota komisioner BPSK Ismail,. SE.ME, Citra Eka Syandi,. ST.MT, Hendra .,SP.,M.Sos. Sekretariat BPSK Kab.Ketapang Ibu Erni Juliani., SH, Ibi Eva Handayani., S.Hut.
Adapun penyampaian dari tim BPSK membicarakan masalah sharing bantuan operasiinal sarana dan prasarana,.Jadi BPSK Ketapang mohon dibantu utk sharing bantuan operasional serta sarana dan prasarana.
Sampai saat ini BPSK Kab.Ketapang belum mendapatkan anggaran untuk operasional dari pemda Kab.Ketapang dan BPSK sendiri juga masih menempati gedung yang dalam kondisi minim serta apa adanya. Untuk kedepannya BPSK akan mengadakan sosialisi di tingkat kecamatan hingga kelurahan kepada masyarakat agar paham dan tahu kemana dan bagaimana untuk memberikan pengaduan dan keluhan – keluhan agar bisa di tampung dan di tindak lanjuti.
Ketua DPRD Kab Ketapang M Febriadi., S.Sos.,M.Si. mengatakan BPSK sendiri sebenarnya sudah sah masuk ke dalam anggaran daerah dan harusnya sudah masuk di tahun 2022 ini namun pemerintah daerah masih belum bisa menganggarkan dan saya sebagai Ketua DPRD membantu mengesahkan hal tersebut.
Di harapkan BPSK dapat bekerja dan berjalan sesuai apa yang di harapkan masyarakat pada umumnya dan utamanya masyarakat Kab.Ketapang sesuai visi dan misi BPSK itu sendiri dan tetap laksanakan sosialisi kepada masyarakat tentang tupoksi BPSK agar dapat membantu masyarakat Kab.Ketapang meskipun dengan kondisi yang minim.**(ms).
