Pontianak, 29 Juli 2025 — Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, ST., M.Sos., hadir secara daring dalam rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025–2029 yang digelar oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Ketapang terkait permohonan evaluasi Ranperda RPJMD yang telah disahkan. Hadir secara langsung dalam forum tersebut antara lain unsur pimpinan DPRD Ketapang, Kepala Bappeda Ketapang, Kepala Bagian Hukum Setda Ketapang, BPS Kabupaten Ketapang, serta perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota terkait.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ketapang menyatakan apresiasi atas pengesahan RPJMD Kabupaten Ketapang 2025–2029. Ia menegaskan komitmen lembaganya dalam menyambut baik dan menindaklanjuti setiap masukan dari Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai bentuk sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah.
“Saya sebagai Ketua DPRD sangat mengapresiasi proses evaluasi ini. Segala masukan dari Pemerintah Provinsi Kalbar akan menjadi perhatian kami untuk penyempurnaan pelaksanaan RPJMD ke depan,” ujar Achmad Sholeh.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi pembangunan daerah. Menurutnya, target Bupati Ketapang untuk meningkatkan PAD hingga Rp500 miliar pada tahun 2030 adalah hal yang sangat mungkin, mengingat besarnya potensi daerah yang belum tergarap secara optimal.
“Kami sangat mendukung langkah bupati untuk meningkatkan PAD. Karena mengandalkan dana transfer saja tidak cukup. Kita perlu gali potensi daerah dengan optimal, tentunya harus melalui kajian dan payung hukum yang jelas,” tegasnya.
Ketua DPRD juga menyampaikan dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan melalui koperasi Merah Putih, yang dianggap mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Program koperasi Merah Putih ini sangat strategis. Kami harap Pemerintah Provinsi bisa ikut memberikan dukungan berupa pelatihan dan penguatan kelembagaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Tak luput dari perhatian, ia menyinggung soal akses dan pemerataan pendidikan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis yang direncanakan Pemkab Ketapang tahun ajaran depan.
“Angka pendidikan kita masih rendah karena banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sekolah. Untuk itu kami dukung penuh program bantuan peralatan sekolah gratis agar tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi,” imbuhnya.
Isu lain yang turut disoroti adalah persoalan kewenangan pertanian yang masih tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten. Ia mencontohkan wilayah dapilnya yang memiliki potensi pertanian luas namun tidak bisa diintervensi APBD kabupaten karena berada dalam kewenangan provinsi.
“Kami mohon perhatian dinas pertanian provinsi, agar bisa turut mendukung pengembangan pertanian daerah yang belum bisa difasilitasi oleh kabupaten. Ini penting untuk menghindari alih fungsi lahan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Terakhir, Ketua DPRD juga menyinggung pentingnya konsistensi dalam penyajian dokumen pembangunan. Menurutnya, ketidakpastian standar penilaian dan perubahan data kerap membingungkan daerah dalam proses pelaporan.
“Kadang kita bingung, karena sudah ada penyajian dokumen yang dinilai baik, tapi ketika muncul format baru malah nilainya berubah. Ini menjadi catatan penting agar koordinasi pusat dan daerah bisa lebih sinkron,” pungkasnya.
Rapat evaluasi ini diakhiri dengan penyampaian saran teknis