JAKARTA, 22 Oktober 2026 — Ketua DPRD Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini merupakan upaya memperkuat kepastian hukum serta menciptakan iklim berkoperasi dan berusaha yang aman, kondusif, dan berpihak pada pengembangan ekonomi masyarakat.
Dalam konsultasi tersebut, Achmad Sholeh diterima oleh Estu Sugiarso, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri. Pembahasan meliputi mekanisme penyusunan draf, kebutuhan naskah akademik, pelibatan tenaga ahli, serta tahapan pembahasan Raperda sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Estu Sugiarso menegaskan pentingnya pembahasan Raperda secara matang dan menyeluruh di internal DPRD sebelum memasuki rapat paripurna. Hal ini diperlukan agar substansi regulasi dikaji secara mendalam, memiliki landasan hukum yang kuat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Achmad Sholeh juga mendorong Raperda UMKM agar tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ketapang. Ia berharap regulasi ini dapat memperkuat akses pelaku UMKM terhadap pembinaan, permodalan, pemasaran, dan pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing serta membawa UMKM lokal naik kelas.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Ketapang akan mematangkan pembahasan internal, mengidentifikasi persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM, serta menyempurnakan substansi Raperda dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah. Kebutuhan naskah akademik dan tenaga ahli juga akan dikaji agar rancangan memiliki dasar yang kuat sebelum diproses sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.