Jakarta, 6 November 2025 — Komitmen mendorong kemajuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah kembali ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos., saat menghadiri audiensi resmi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dengan Kementerian Koperasi dan UMKM RI di Jakarta.
Dalam forum nasional tersebut, Achmad Sholeh hadir membawakan aspirasi daerah sebagai Wakil Ketua Bidang UMKM ADKASI sekaligus Sekretaris Tim Perumus MoU ADKASI–Kementerian UMKM. Kehadirannya meneguhkan peran strategis DPRD sebagai jembatan kepentingan UMKM dari daerah menuju kebijakan nasional.
Turut mendampingi Ketua DPRD Ketapang dalam agenda ini, Sekretaris DPRD Ketapang, H. Agus Hendri, SE., M.Si.
“UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi, tetapi denyut nadi kesejahteraan rakyat. Ketapang punya potensi besar, dan tugas kami memastikan dukungan pemerintah pusat benar-benar hadir dan menyentuh pelaku usaha di daerah,” tegasnya.
Audiensi yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga itu membahas penguatan peran DPRD kabupaten dalam akselerasi pemberdayaan UMKM. Beberapa poin strategis yang disoroti ADKASI meliputi:
Penguatan alokasi anggaran untuk UMKM di daerah
Akses pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha
Skema pembiayaan yang mudah dan terjangkau
Ekspansi pemasaran melalui digital marketplace dan jaringan nasional
“Kami ingin produk lokal, termasuk dari Ketapang—mulai olahan pangan, kopi, kerajinan, hingga industri kreatif—memiliki peluang nyata menembus pasar nasional,” ujar Sholeh.
Menurutnya, percepatan UMKM harus dilandasi kolaborasi konkret antara pusat dan daerah, bukan sebatas seremoni.
“Program pemerintah pusat tidak boleh selesai di Jakarta. Harus mencapai kecamatan hingga desa. Pelaku UMKM harus merasakan manfaat nyata,” tegasnya.
Audiensi juga dihadiri pejabat strategis Kementerian Koperasi dan UMKM, termasuk Kepala Biro Organisasi SDMA dan Hukum, Sekretaris Deputi UMKM, serta para Asisten Deputi pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan usaha. Pemerintah menyatakan komitmen memperkuat tata kelola pemberdayaan UMKM lintas sektor dan meningkatkan sinergi dengan DPRD se-Indonesia.
Achmad Sholeh menambahkan bahwa Ketapang memiliki potensi besar pada sektor unggulan seperti pangan lokal, perkebunan, kelautan dan perikanan, rotan dan kayu olahan, kerajinan, jasa, hingga UMKM kreatif.
“Kita ingin pelaku UMKM Ketapang semakin kreatif, berani berinovasi, memanfaatkan teknologi, memperluas pasar, dan menjadi kebanggaan daerah,” katanya.
DPRD Ketapang, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan daerah berpihak pada UMKM.
Sebagai Sekretaris Tim Perumus MoU ADKASI–Kementerian UMKM, ia kini tengah memperkuat materi kesepahaman sebagai dasar percepatan pemberdayaan UMKM di kabupaten seluruh Indonesia, termasuk Ketapang.
“Kita ingin UMKM Ketapang bukan hanya bertahan, tetapi melesat. Ini momentum kebangkitan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa DPRD Ketapang tidak hanya bekerja di tingkat lokal, tetapi turut aktif memperjuangkan kepentingan ekonomi masyarakat hingga tingkat nasional—menguatkan posisi UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat.
Humas DPRD Ketapang