Ketapang : Humas DPRD – Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama Mitra kerja Dinas/OPD terkait diruang Rapat Paripurna, Selasa (18/02/2025)
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang, Riyan Heryanto, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Nasdiansyah, S.E., M.E., dan dilanjutkan pengarahan dari Wakil Ketua III DPRD Ketapang, Bapak Syaidiannur, S.Pd., M. Pd dan dihadiri beberapa anggota Komisi IV diantaranya, Hasib Setiawan, S. Pd. I., Hasim, S.E., Lukman, S. Pd.I., Edi Anjoyo, dan Julvan Teruna, S.H.
Rapat kerja tersebut membahas dua agenda utama, yakni terkait pembayaran tunjangan profesi guru serta penyelesaian program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama. Riyan Heryanto menekankan pentingnya keberlanjutan program tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ketapang.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran tunjangan profesi guru, serta solusi yang dapat diambil untuk memastikan hak-hak guru dapat terpenuhi tepat waktu. Riyan juga mengingatkan bahwa profesi guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap upaya untuk mendukung kesejahteraan mereka harus mendapat perhatian serius.
Wakil Ketua Komisi IV, Nasdiansyah, S.E., M.E., menambahkan pentingnya penguatan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif guna mempercepat penyelesaian berbagai isu yang terkait dengan tunjangan dan program PPG Agama. Ia berharap, melalui sinergi yang lebih baik, seluruh kendala yang ada dapat diatasi secara optimal.
Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Devi Harinda, S.STP., M.E, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Ucup Supriatna berserta staf, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang, Harto, S.E., beserta staf, Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang, Donatus Franseda, A.P., beserta Sekretaris dan Staf. Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konstruktif untuk kesejahteraan guru dan pengembangan pendidikan di daerah.***(TimHumasDPRD)
