Komisi III DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama OPD membahas terkait perizinan perusahaan PT. Bekati Lestari, Kegiatan dilaksanakan diruang Rapat I DPRD ketapang, Selasa (13/01/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Mia Gayatri, S.E, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD M. Puadi, S.Si., serta dihadiri anggota Komisi III Markus Ewi, S.E, M.Sos., Akim, S.I.P., Samuel, Nursiri dan Ali Sadikin.
Turut hadir PLT Kadis PMPTSP Agustina Clara P.W., S.E., M.A.P., Kabid Distanakbun Ridhwan, S.P., M.P., Kabag Hukum Setda Mintaria, S.H.,M.H., Perwakilan Masyarakat dan Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Edy Prayitno, S.IP, M.Sc., serta Staff Pendamping Komisi
Ketua Komisi III, Mia Gayatri, S.E., menegaskan agar aktivitas usaha tetap mematuhi ketentuan perizinan. Pemda harus tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan perizinan hak guna usaha (HGU) sesuai dengan UU tentang Perkebunan serta Peraturan Kementerian, perusahaan yang sudah diberi teguran bisa dicabut izinnya.
“Pemerintah daerah harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan dengan mencabut Hak Izin HGU nya”. tegas Ketua Komisi III
Dalam rapat tersebut Perwakilan Masyarakat mengatakan mereka akan terus berjuang mempertahankan tanah meraka sendiri. Perusahaan ini jelas-jelas merugikan kami, kami mendesak agar Pemerintah Daerah segera mencabutan izin usaha PT. Bekatik Lestari yang telah lama tidak beroperasi dan diduga melakukan berbagai pelanggaran hukum.
Pihak Menajemen PT Bekatik Letari justru tidak hadir untuk memberikan klarifikasi atau menjelaskan masalah yang disoroti oleh DPRD khusus nya komisi III Hal ini membuat kami merasa kecewa, karena pihak perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk menjelaskan situasi yang ada.
“ Humas DPRD Ketapang ”