KETAPANG – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Ketapang
menggelar rapat kerja internal bersama staf pendamping Pansus dalam rangka membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Rapat berlangsung di Ruang Rapat II Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (2/11/2026).
Adapun tiga Raperda yang menjadi agenda pembahasan yakni Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus II, Nursiri, didampingi Sekretaris Pansus II, Ahmad Fatoni, A.Md. Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah anggota Pansus, yakni Baharudin Efendi dan Marzuki, serta staf pendamping Pansus II Kabag Umum Drs. Kusnadi, M.Sos.,
Dalam rapat internal tersebut, pembahasan diarahkan pada pencermatan materi dan substansi dari masing-masing Raperda, termasuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan dan pembahasan regulasi.
Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi salah satu agenda penting dalam upaya penyusunan regulasi terkait peredaran dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Ketapang.
Sementara itu, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat menjadi landasan pengaturan aktivitas PKL agar lebih tertata, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
Adapun Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk memperkuat landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pembinaan, serta dukungan terhadap perkembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Ketapang.
Melalui rapat kerja internal ini, Pansus II bersama staf pendamping melakukan koordinasi dan pendalaman terhadap materi ketiga Raperda sebagai bagian dari tahapan pembahasan di DPRD.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rancangan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah, serta dapat menjadi landasan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ketapang.