KETAPANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang, Anton B Sai, S.E., S.M., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di titik kedua wilayah Dapil 1 Ketapang, yang dipusatkan di RT 09 Dusun 04, Desa Kuala Tolak.
Dalam kegiatan tersebut, anggota dewan turut memberikan penjelasan mendalam kepada masyarakat mengenai pengertian reses sesuai ketentuan undang-undang serta fungsi dan tujuan utama pelaksanaan reses sebagai wadah menyerap aspirasi warga.
Kegiatan yang berlangsung interaktif ini diwarnai dengan sesi dialog di mana masyarakat menyampaikan sejumlah usulan dan persoalan penting, di antaranya
1. Pembangunan Infrastruktur Jalan
Masyarakat mengusulkan pembangunan akses jalan Sungai Jahak secara berkelanjutan Menanggapi hal tersebut, DPRD menyampaikan bahwa usulan ini telah melalui proses pengawalan sesuai Musrenbang Desa dan Kecamatan ke kabupaten, serta pihak Komisi IV telah meneruskannya ke Dinas Pekerjaan Umum agar segera direalisasikan pada APBD Tahun 2027.
2. Persoalan Kemitraan dan Lahan dengan Perusahaan
Warga mengeluhkan persoalan kesenjangan kemitraan serta lahan masyarakat yang masuk dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Kayong Agro Lestari (KAL FR). Terkait hal ini, DPRD menegaskan agar masyarakat melengkapi seluruh syarat dan bukti secara hukum sebagai bahan sah untuk pelaksanaan audiensi resmi.
3. Hubungan Kelembagaan Desa
Adanya kesenjangan dan kurang harmonisnya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Kuala Tolak, DPRD menanggapi bahwa persoalan ini akan segera disampaikan kepada pihak Pemdes Kabupaten agar dilakukan pengarahan dan pembinaan demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
4. Persoalan Gas LPG 3 Kg Subsidi
Masyarakat menyoroti harga jual LPG bersubsidi 3 kg yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan ketentuan Perda Ketapang, serta maraknya keberadaan pangkalan siluman.
5. Bantuan Kelompok Tani Pasca-Karhutla
Persoalan kelompok tani perkebunan yang belum mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, terlebih pascabencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), DPRD menegaskan akan mendorong hal ini ke bupati dan OPD terkait, serta menyampaikannya melalui pandangan fraksi bersama Bupati Ketapang.
6. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)
Warga menyampaikan bahwa pembentukan MPA di Desa Kuala Tolak dinilai kurang transparan dan melewati musyawarah desa sehingga BPD tidak dilibatkan, DPRD akan menyampaikan persoalan ini kepada pihak BPBD dan Pemdes terkait kinerja pemdes serta teknis pembentukan MPA.
Dalam kesempatan ini, DPRD juga menjelaskan secara rinci terkait alokasi bantuan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla senilai Rp20 miliar yang dialokasikan untuk pembelian 4 unit mobil tangki pemadam kebakaran, pembentukan MPA, serta bantuan sarana dan prasarana di 200 desa se-Kabupaten Ketapang.
Selain poin-poin tersebut, masyarakat juga menyampaikan usulan pembangunan lapangan olahraga voli, Menanggapi hal itu, Anton B Sai secara spontan memberikan bantuan dana pribadi guna menunjang kegiatan pertandingan voli di wilayah Dusun 04 Desa Kuala Tolak Ia juga berpesan agar setiap kegiatan pembangunan di tengah masyarakat perlu disosialisasikan dengan baik guna menghindari miskomunikasi antara pihak pemerintah dan warga.
Di akhir kegiatan, masyarakat turut meminta percepatan bantuan pemerintah untuk kelanjutan pembangunan Masjid Sungai Jahak di Dusun 04 Desa Kuala Tolak yang saat ini masih terbengkalai.
Seluruh rangkaian aspirasi dan catatan penting dari masyarakat Desa Kuala Tolak ini selanjutnya akan dihimpun dan diperjuangkan oleh DPRD Kabupaten Ketapang melalui mekanisme resmi kelembagaan dewan.