Jakarta, 13 Maret 2025 – Dalam upaya memperjelas mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, DPRD Kabupaten Ketapang melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Rombongan DPRD Kabupaten Ketapang Achmad Sholeh,ST.,M.Sos diterima oleh perwakilan Ditjen Otda Kemendagri. Dalam pertemuan ini, dibahas mekanisme pembahasan LKPJ yang dapat dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau melalui pembahasan di tingkat komisi,kutipan dari perwakilan Ditjen Otda mengenai fleksibilitas mekanisme pembahasan LKPJ.
Ketua DPRD Kabupaten Achmad Sholeh, ST.,M.Sos, menyampaikan bahwa konsultasi ini sangat penting untuk memastikan proses pembahasan LKPJ berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Dengan adanya pilihan mekanisme ini, kami di DPRD bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujar Achmad Sholeh.
Hasil dari konsultasi ini diharapkan dapat memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.