Ketapang, Kamis, 4 Maret 2026 – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, S.E., M.Si. serta kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Barat
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang yang diwakili oleh Kasi Intel Panter Rivai Sinambela, S.H., M.H., Komandan Kodim 1203/Ketapang yang diwakili Danramil 1203-12/DP Kapten Inf Budi Santoso, Komandan Lanal Ketapang yang diwakili Lettu Laut (PM) Ahlul Mustofa, serta Kapolres Ketapang yang diwakili Kabagren AKP Susana Suku Tola, S.H.
Hadir pula Wakil Komandan Batalyon TP 832/PA Kapten Inf Muhammad Azwar Annas, Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Harto,S.E., M.Si., anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, para Ketua Komisi dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang, para Camat se-Kabupaten Ketapang, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, S.E., M.Si., hadir bersama pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Ketapang, yakni Gusmani, Ryan Heryanto, Rion Sardi dan M. Ery Setyawan. Turut hadir pula Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang, Agus Hendri, S.E., M.Si.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini secara resmi dibuka oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran penting sebagai wadah dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang mencapai 6,75 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,9 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,44 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,3.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Barat dalam arahannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang adaptif di tengah dinamika global dan keterbatasan fiskal daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu menyusun perencanaan yang strategis, adaptif, dan terukur, dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara umum menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, tingkat kemiskinan sebesar 6,16 persen, serta IPM yang meningkat menjadi 72,09.
Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya tantangan, khususnya pada sektor pendidikan. “Masih terdapat sekitar 25 persen masyarakat yang belum menamatkan pendidikan tingkat SMA. Hal ini harus menjadi perhatian serius dan menjadi fokus kebijakan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang, Harto,S.E., M.Si., menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Melalui forum ini diharapkan dapat terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, S.E., M.Si., dalam kesempatan tersebut juga menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.
“DPRD akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan kehadiran berbagai unsur pimpinan dan stakeholder tersebut, diharapkan Musrenbang RKPD Tahun 2027 mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terarah, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.
(Humas DPRD Ketapang)