ETAPANG,11 November 2025 — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ketapang kembali melanjutkan rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ketapang.
Rapat malam hari ini dipimpin langsung oleh pimpinan Banggar DPRD dan dihadiri jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang.
Agenda tersebut merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya pada siang hari yang membahas alokasi anggaran bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Dalam pembahasan malam ini, Banggar menyoroti penyusunan anggaran sektor infrastruktur, termasuk penguatan belanja modal untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan penataan ruang wilayah.
“Pembahasan RAPBD harus dilakukan secara komprehensif, termasuk prioritas infrastruktur. Kami menekankan agar program yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan,” tegas pimpinan Banggar dalam rapat.
Dinas PUPR memaparkan prioritas rencana kerja pembangunan fisik 2026, sementara BPKAD menyampaikan situasi fiskal daerah, termasuk efisiensi anggaran serta penyesuaian belanja. Bappeda turut memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan RKPD dan rencana strategis daerah.
Banggar DPRD meminta agar pembiayaan kegiatan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah namun tetap memprioritaskan sektor pelayanan publik dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar.
Rapat berlangsung kondusif dan produktif, mencerminkan sinergi legislatif dan eksekutif dalam penyempurnaan dokumen RAPBD 2026 agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.