23 September 2026
23 September 2026
23 September 2026

Ketua DPRD Ketapang: Pemuda Harus Jadi Subjek Pembangunan dan Pengawal Demokrasi

KETAPANG Sabtu 15 Agustus 2026 – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos., menegaskan pemuda harus mengambil peran lebih besar dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah. Pemuda, kata dia, tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus tampil sebagai kekuatan yang ikut merancang, melaksanakan hingga mengawal pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan H. Achmad Sholeh saat menjadi narasumber Dialog Kebangsaan dalam rangkaian Pelantikan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Ketapang Masa Khidmat 2025–2029 di Gedung Bintang Sembilan, Kabupaten Ketapang.
Dialog Kebangsaan tersebut menghadirkan H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos. dan H. Farhan, SE., M.Si. sebagai narasumber. Kegiatan turut dihadiri jajaran Forkopimda, pengurus PCNU Kabupaten Ketapang, Pimpinan Wilayah GP Ansor Kalimantan Barat, badan otonom NU, Banser, pimpinan PAC GP Ansor, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Menurut Ketua DPRD Achmad Sholeh, GP Ansor memiliki posisi strategis sebagai wadah kaderisasi pemuda Nahdlatul Ulama. Karena itu, organisasi harus mampu melahirkan kader yang memiliki integritas, kemandirian, daya juang dan kemampuan kepemimpinan.
“Pemuda jangan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang ikut merancang, melaksanakan dan mengawal pembangunan,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Achmad Sholeh mendorong GP Ansor melakukan evaluasi dan penataan organisasi melalui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.
Menurutnya, GP Ansor memiliki modal besar berupa jaringan organisasi yang luas, kader muda potensial serta dukungan keluarga besar Nahdlatul Ulama.
“Kekuatan yang kita miliki harus menjadi modal untuk berkembang. Sementara kelemahan jangan ditutupi, tetapi harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Ia juga melihat terbukanya berbagai peluang bagi organisasi kepemudaan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha maupun organisasi kemasyarakatan.
Achmad Sholeh mengingatkan, peluang tersebut harus diikuti kemampuan membaca tantangan. Dengan demikian, GP Ansor tidak sekadar menjalankan kegiatan rutin, tetapi mampu menyusun program yang terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh juga menjelaskan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.
Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme check and balance untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap program, kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Achmad Sholeh, pembangunan yang berkeadilan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di wilayah perkotaan, pedesaan, pesisir maupun pedalaman.
Karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan menjadi penting. Aspirasi masyarakat juga harus terus menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Achmad Sholeh berharap GP Ansor dapat menjadi mitra strategis DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.
Ia mengajak kader Ansor mengambil peran konstruktif dalam kehidupan demokrasi dengan menyampaikan kritik dan aspirasi secara santun, berbasis data dan berorientasi pada solusi.
“Demokrasi bukan hanya proses politik, tetapi harus menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, rangkaian kegiatan pelantikan juga diwarnai komitmen pengurus baru GP Ansor untuk memperkuat kaderisasi dan memperluas jaringan organisasi.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Ketapang Sahabat Tanaka Anggara Mukti menyampaikan, dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang saat ini telah terbentuk 15 Pimpinan Anak Cabang (PAC). Konsolidasi akan terus dilakukan untuk memperkuat struktur hingga ke tingkat bawah.
Pemerintah Kabupaten Ketapang yang diwakili Staf Ahli Bupati, Mintaria, SH., MH., turut menyampaikan apresiasi terhadap pelantikan tersebut. Pemkab mendorong GP Ansor meningkatkan kualitas kader serta membangun program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan kaderisasi, konsolidasi dan kolaborasi, Ketua DPRD Ketapang berharap GP Ansor mampu menjadi kekuatan pemuda yang produktif sekaligus ikut menjaga persatuan dan mengawal pembangunan daerah.
Bagi H. Achmad Sholeh, keterlibatan pemuda dalam pembangunan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari upaya menyiapkan generasi penerus yang mampu membawa Kabupaten Ketapang semakin maju dan berkeadilan.

Read Previous

Pembukaan Lomba Menyumpit Patih Jaga Patih Cup 2026 dalam Rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Ketapang

Read Next

Ketua DPRD Ketapang Hadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci, Kenang Jasa Para Pahlawan