KETAPANG — Jumat, 5 Desember 2025.
Politisi Partai Golkar yang juga Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos, melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Benua Kayong untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, lurah, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan reses tersebut dibuka secara resmi oleh Camat Benua Kayong, sebagai bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap agenda penyampaian aspirasi masyarakat.
Beragam persoalan strategis disampaikan, mulai dari keterbatasan lahan, perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, hingga tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat di tingkat desa.
Lurah Kauman mengungkapkan bahwa wilayahnya tidak lagi memiliki lahan kosong untuk pembangunan, sementara aset yang tersisa berada di lokasi yang tidak strategis. Ia meminta dukungan DPRD agar pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebijakan Presiden, Gubernur, dan Bupati.
Lurah Mulia Baru juga menyampaikan persoalan lampu penerangan jalan di Jembatan Pondok Limah yang telah lama gelap dan membahayakan warga. Meskipun instalasi listrik telah tersedia, perbaikan belum dilakukan. Sementara itu, beberapa perangkat desa lain menyoroti kendala teknis pembagian titik PJU yang terikat sistem satu aliran satu gardu.
Dari Desa Negeri Baru, BPD menyoroti persoalan aset desa yang bermasalah secara administrasi dan tumpang tindih klaim ahli waris. Lahan tersebut sebelumnya digunakan sebagai pasar dan kantor desa. Mereka meminta dukungan DPRD untuk memastikan legalitas aset sekaligus membuka peluang pemanfaatan baru, termasuk rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan kebijakan nasional.
Menanggapi seluruh masukan, Ketua DPRD menegaskan pentingnya penyusunan skala prioritas mengingat APBD 2026 telah ditetapkan dan tidak memungkinkan adanya pergeseran anggaran.
“Silakan Kepala Desa menyampaikan usulan secara resmi kepada DPRD. Jangan terlalu banyak mengusulkan infrastruktur, percuma. Fokuslah pada prioritas yang benar-benar mendesak dan sesuai Musrenbang,” tegasnya.
Menyoal keluhan perangkat desa mengenai keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan akibat Dana Desa (DD) yang belum cair, Ketua DPRD berjanji akan berkoordinasi dengan BPJS untuk kemungkinan pemberian dispensasi agar layanan kesehatan tetap berjalan.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap Upah Minimum Regional (UMR). Terkait sertifikat elektronik, Ketua DPRD menjelaskan bahwa peralihan sertifikat fisik ke digital tidak bersifat wajib kecuali terjadi transaksi baru. Sertifikat elektronik dinilai lebih aman karena tersimpan permanen dalam sistem.
Mengenai Koperasi Desa Merah Putih, ia menekankan bahwa honor pengurus harus memiliki dasar penganggaran yang jelas dan tidak dibebankan sembarangan. DPRD juga akan memeriksa status lahan desa, termasuk kewajiban menghapus aset APBD bila akan dilakukan pembangunan baru.
Kapolsek Benua Kayong turut memberikan penjelasan sekaligus menanggapi keresahan warga mengenai maraknya peredaran narkoba. Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap bandar narkoba harus memenuhi unsur hukum yang ketat, terutama keberadaan barang bukti.
“Kalau ada barang, langsung kami proses. Kalau tidak ada, tetap kami bina. Tetapi secara hukum, memenjarakan bandar harus ada barang bukti,” jelasnya.
Kapolsek juga mengajak masyarakat lebih aktif memberikan informasi guna membantu efektivitas upaya pemberantasan narkoba di wilayah tersebut.
Menutup kegiatan, Ketua DPRD menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui koordinasi lintas dinas.
“Kami akan telusuri satu per satu. Tidak semua bisa dijawab saat ini, tetapi semuanya sudah dicatat. Dengan kewenangan yang ada, DPRD akan berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat,” ujarnya.
Reses di Benua Kayong ini kembali menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara legislatif dan masyarakat serta memastikan pembangunan berlangsung tepat sasaran.
Humas DPRD Ketapang