Dalam menjalankan fungsi utama DPRD dalam Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi sebagai Lembaga Legislatif, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang secara berkala menyelenggarakan rapat kerja untuk memastikan urusan pemerintahan daerah berjalan efektif. Hari ini Selasa pagi 13/01/2026, Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitranya untuk membahas penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta laporan rencana pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2026.
Rapat Kerja dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Ketapang Riyan Herianto bersama Wakil Ketua Komisi IV Nasdiansyah, S.E.,M.E., Sekretaris Komisi IV Maria Raissa Sofia Rantan, S.H., dan dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Edi Anjoyo dan Lukman, S.Pdi. Dari Perangkat Darah hadir M.A.P, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro, S.STP, M.M., Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ketapang Pipensius, S.Pd.,, Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Ketapang Akia, SE., M.A.P., Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Ketapang Andreas Hardi, S.Pd., S.D., M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan (DISDIK) Kabupaten Ketapang Dr.Ucup Supriatna,S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Ketapang Doni Andriawan, S.STP., M.E., Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Rahmat Priharto, S.T.M.P., Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (DKPD) Kabupaten Ketapang Drs. Yulianus, M.AP. Drs. Yulianus, M.AP., Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Ketapang, beserta para Kepala Bidang dan Staf.
Dalam rapat kerja tersebut dilakukan pembahasan pembahasan terkait penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta laporan rencana pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2026. Rapat kerja ini menjadi ajang pengawasan terhadap capaian dan realisasi program yang telah berjalan di tahun 2025 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja Komisi IV DPRD. Pimpinan dan Anggota Komisi IV mengevaluasi sejauh mana OPD menyerap anggaran hingga di akhir tahun anggaran. Rapat kerja juga fokus pada efisiensi penggunaan dana dan identifikasi kendala teknis di lapangan agar tidak terulang pada periode berikutnya.
Pembahasan terhadap rencana kegiatan APBD 2026 difokuskan pada penyelarasan program dengan kebutuhan riil masyarakat dan keberlanjutan program prioritas dengan penyesuaian anggaran karena pemangkasan Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD). Diharapkan OPD untuk lebih inovatif dalam mengoptimalkan anggaran yang terbatas.****(HumasDPRD)