Pansus I DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama OPD tentang Raperda Penyelenggaraan kabupaten layak anak dan Grand Design Pembangunan Kepndudukan Tahun 2025-2045, yang berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Selasa siang ( 25/11/2025).
Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Pansus I Irawan,S.A.P dan Sekretaris M. Puadi, S.Si., dan dihadiri oleh Anggota Pansus, Yang Kim, S.Pd., M.M.Pd., turut hadir Kadis DSP3AKB Albertin Tri Kurniasih, S.Si., Apt., M.E., Plh. Disdukcapil Sidik Budiyono, S.STP., M.M., Pewakilan Bappeda dan Perwakilan Bagian Hukum Sekda.
Rapat membahas secara mendalam Raperda Kabupaten Layak Anak dan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025–2045. merupakan bentuk komitmen hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak, Tujuan utamanya adalah memastikan terintegrasinya hak-hak anak dalam pembangunan di kabupaten Ketapang, mulai dari kebijakan hingga program nyata Memastikan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak di berbagai kluster, termasuk hak sipil, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus.
Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025–2045 ini menjadi panduan penting agar pembangunan penduduk lebih terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan, yakni pengenalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta administrasi kependudukan merupakan kerangka komprehensif untuk membentuk masyarakat yang seimbang dan berdaya saing.
Tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan GDPK, seperti laju pertumbuhan penduduk yang dapat menekan ketersediaan lahan, air bersih, dan energi.
Selain itu, ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah serta urbanisasi tinggi juga dinilai bisa melemahkan ketahanan keluarga. Kami berharap Raperda ini mampu melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada keluarga, generasi muda, dan masa depan Kabupaten ketapang.
“ Humas DPRD ketapang ’’