Ketapang, 24 Oktober 2025 – DPRD Ketapang kembali menerima kunjungan silaturahmi dari Federasi Serikat Buruh WHW.
Kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilakukan pada Selasa, 22 Oktober 2025.
Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., di ruang kerja Ketua DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sejumlah aspirasi terkait hak-hak normatif pekerja, klarifikasi mengenai pembayaran upah, serta penyelesaian hubungan industrial antara pekerja dan pihak perusahaan.
Mereka berharap agar DPRD dapat membantu memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait, sehingga permasalahan ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan secara adil dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD H. Achmad Sholeh, S.T., M.Sos. menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib, santun, dan damai.
Beliau menegaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti permasalahan ini melalui Komisi yang membidangi urusan ekonomi dan ketenagakerjaan.
“DPRD akan berupaya memfasilitasi komunikasi antara pihak perusahaan, pekerja, dan instansi terkait agar ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Kami berharap proses penyelesaian berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kondusifitas daerah,” ujar Ketua DPRD.
Pada pertemuan pertama antara FSBSI dan DPRD telah dilaksanakan di Ruang Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang.
Rombongan FSBSI yang dipimpin oleh Ketua PK FSBSI Kabupaten Ketapang, Muhammad Fathoni, didampingi Wakil Ketua Adi Suhardi diterima oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Marwiyah, SE, bersama Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Edy Prayitno, S.IP., M.Sc.
Dalam pertemuan tersebut, FSBSI menyampaikan aspirasi mengenai pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah, serta dorongan agar pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Ketapang dapat berjalan lebih optimal.
Melalui rangkaian kegiatan ini, DPRD Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang adil, harmonis, dan seimbang antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah daerah.
Humas DPRD Ketapang