Jakarta 15 Desember 2025 — Ketua DPRD Ketapang, H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos, mengikuti Rapat Khusus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Tahun 2025 yang digelar di Jakarta. Forum nasional ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia sebagai ruang strategis membahas arah kebijakan fiskal nasional dan strategi daerah pasca penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Rapat Khusus Nasional ADKASI 2025 mengusung tema “Pasca Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD): Perumusan Strategi Daerah dan Indonesia Agar Ekonomi Tumbuh 8%”. Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi dan penataan anggaran oleh pemerintah pusat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Otonomi Daerah, serta dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Agenda diawali dengan doa bersama, laporan Ketua Panitia, serta sambutan Ketua Umum ADKASI, sebelum memasuki sesi pemaparan dan diskusi.
Dalam forum tersebut, H. Achmad Sholeh menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan daerah tetap berjalan efektif meskipun terjadi penyesuaian TKD.
“Penyesuaian TKD tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Ini harus menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan kualitas belanja, serta menggali potensi pendapatan asli daerah agar ekonomi lokal tetap tumbuh,” ujarnya.
Pemaparan dari Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan fiskal nasional saat ini diarahkan pada peningkatan belanja yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi energi, pembiayaan UMKM, dan jaminan kesehatan, seiring dengan perbaikan tata kelola keuangan di tingkat pusat dan daerah.
Menanggapi pertanyaan dari Humas DPRD Kabupaten Ketapang terkait apakah telah tersedia tolak ukur atau peluang kenaikan TKD pada semester kedua, perwakilan Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa TKD tahap pertama telah dirilis dan disampaikan langsung kepada Pak Purbaya dengan nilai sekitar Rp40 triliun, dan seluruhnya telah berjalan sesuai ketentuan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah saat ini fokus pada penataan dan perbaikan tata kelola. Pada semester kedua, akan dilakukan upaya-upaya perbaikan lanjutan, khususnya bagi daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, sehingga berpeluang memperoleh penguatan dukungan fiskal.
Pada sesi berikutnya, Ketua DPRD Ketapang H. Achmad Sholeh dipercaya menjadi moderator diskusi, dengan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri. Diskusi membahas penguatan UMKM, peningkatan kualitas belanja daerah, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Rapat nasional ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ADKASI dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai komitmen bersama dalam mendorong pemberdayaan UMKM di daerah.
Selain agenda kebijakan, kegiatan ini turut diisi dengan ADKASI Peduli Bencana, berupa penyerahan bantuan kemanusiaan dari ADKASI kepada Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya diserahkan kepada perwakilan Koordinator Wilayah ADKASI Sumatera untuk disalurkan ke daerah terdampak bencana.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Khusus Nasional ADKASI 2025, DPRD Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah serta mendukung agenda pembangunan nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
humas DPRD Ketapang